Politisasi ‘Pribumi dan Non-Pribumi’ Menafikan Keberagaman Indonesia

beragam

Wacana ’pribumi dan non-pribumi’ kembali berhembus, menggelitik nalar. Entah sengaja atau tidak, ini menjelang hajatan politik ibukota putaran kedua. Kian menjadi perbincangan kala foto orang yang menempelkan stiker pribumi di mobil-mobil tersebar di media sosial kala aksi 313.

Ini bukan lagi soal senang-tidak senang, suka-tidak suka atau dukung-tidak dukung. Tapi soal mempertanyakan pribuminisasi sebagai alat pemecah belah bangsa demi syahwat politik sekelompok orang. Aksi di sekitar Monas Jakarta dengan seruan yang provokatif ‘tangkap Ahok’ dan juga ‘bunuh Ahok’ kiranya cukup menjelaskan arah dari pribuminisasi tersebut.

Istilah pribumi secara sederhana diartikan sebagai penduduk asli, merupakan pembeda dengan non-pribumi yaitu penduduk asing. Pada masa perjuangan kemerdekaan lebih sering disebut Bumiputera, yang digunakan sebagai identitas kolektif melawan penjajah. Pasalnya, etnis Tionghoa yang selalu dianggap sebagai non-pribumi, meski sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Padahal juga ada etnis-etnis lainnya semisal Arab dan India yamg sudah hidup berketurunan di Nusantara sejak lama.

Dewasa ini, penggunaan istilah pribumi sudah tidak relevan dengan semangat keberagaman Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kasus Mei 1998 adalah sejarah kelam, bagaimana kebencian pada etnis Tionghoa dihembuskan dalam selubung ‘pribumi vs non-pribumi’ termanifestasi dalam bentuk kekerasan dan pemerkosaan. Sentimen tersebut kian terpelihara hingga sekarang, menjadi dagangan politik yang laris manis. Kalau kita berani menyebut diri sebagai bangsa beradab memang kudu punya nyali untuk menilik sejarah.

Berdasarkan sejarahnya, hubungan masyarakat (yang mengaku) asli Indonesia dan masyarakat pendatang dari Tiongkok berujung pada sentimen rasial karena pengklasifikasian struktur sosial oleh Pemerintah Kolonial Belanda saat itu. Bangsa Tiongkok ke Indonesia kebanyakan bermaksud berdagang. Kemudian dari mereka banyak yang memutuskan tinggal dan menetap di Indonesia, menikah dengan masyarakat setempat.

Pada masa peralihan kekuasaan, Belanda menjadikan para pedagang Tiongkok ini sebagai kelas yang memungut pajak, mengambil insentif dari warga dan perantara perdagangan. Imbalan yang diterima berupa hak untuk berdagang dan mengirimkan pribumi sebagai pekerja kasar (kuli) ke negara Tiongkok. Mungkin hal ini yang merepresentasikan penindasan kepada pribumi. Sehingga timbul stigma dan diskriminasi terhadap kaum Tionghoa.

Setelah Indonesia merdeka, Tionghoa menjadi kelompok yang disisihkan karena dicurigai bagian dari rezim Soekarno yang pro komunis. Terjadinya peristiwa kelam Mei 1998, kemungkinan juga karena kecemburuan ekonomi serta sentimen rasial-patriarkal ini. Apalagi dibungkus dengan lauk kambing hitam, minuman cap dendam dan dipadu sambal politik dengan tingkat kepedasan level 100.

Terlalu naif, kalau kita terjebak pada politisasi ‘pribumi dan non pribumi’ ini. Soalnya memang, kita tidak bisa hidup ribet dengan terus mempertentangkan identitas kultural terus-terusan. Lagipula kalau mau adil mengakui keberadaan penduduk asli, tidak boleh ada lagi pembedaan terhadap ide, gagasan dan keyakinan terhadap seluruh etnis minoritas yang mendiami Nusantara sejak dahulu kala. Kita juga harus memastikan hak-hak mereka dijamin oleh Negara. Nyatanya, masih banyak perlakuan tak adil dan diskriminatif terhadap penganut Sunda Wiwitan, Penghayat Kepercayaan, Suku Baduy, Warga Papua, dll. Serta permasalahan pelik yang masih harus dihadapi masyarakat adat terkait konflik-konflik perampasan lahan dan kekayaan alam.

Lalu pribumi mana yang hendak kita bela? Menurut para ahli, penduduk kepulauan Nusantara berasal dari daratan asia yang bermigrasi beribu-ribu tahun yang lalu. Sulit untuk mengklaim penduduk yang benar-benar asli. Apalagi dengan kacamata etnosentrisme. Maka yang timbul adalah ego kelompoknya dan kebencian akan kelompok lain.

Menurut Anhar Gonggong, kata ‘Indonesia’ merupakan ungkapan yang terformulasi dari dialog yang sangat panjang. Sebelum tahun 1900, bangsa bernama Indonesia nyaris bisa dikatakan tidak ada. Padahal, penduduk wilayah yang kemudian bernama Indonesia ini sebelumnya berada dalam keadaan yang terpecah belah, yang telah lama berjuang melawan imperialis Belanda.

Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 sebenarnya menjadi tonggak pengingat. Saat itu para pemuda-pemudi Indonesia menggagas sebuah naskah visioner untuk merekatkan persatuan tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan tertentu. Sumpah Pemuda menjadikan keberagaman sebagai sebuah kekuatan untuk melawan penjajahan.

Kalau generasi pendahulu kita bisa berpikir visioner. Apa sekarang kita diam saja disajikan gaya berpolitik primitif, yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa?

*Pernah dipublikasi di eindscloth.wordpress.com 2 April 2017

Sumber :

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/28/12233891/isu.sara.dinilai.kemunduran.sumpah.pemuda

http://www.kompasiana.com/arifsahabat/bumiputera-identitas-kolektif-yang-terlupakan_54f3b087745513792b6c7cf5

http://portalsatu.com/read/budaya/pribumi-apa-artinya-15971

https://www.caknun.com/2012/indonesia-dan-bangsanya/

http://www.tionghoa.info/korban-mei-1998-mengapa-harus-perempuan-tionghoa/

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160519124757-20-131898/deretan-kisah-mengerikan-pemerkosaan-massal-mei-1998/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s