Korupsi Berjamaah Kian Lumrah?

Kapan ya kira-kira negara ini bebas korupsi?

Pertanyaan sederhana itu terus kembali mencecar kendali pikir di otak saya. Api amarah menyala perlahan kemudian temui titik didih.

Negara kita bukannya tidak bisa lepas dari belenggu korupsi. Berbagai upaya pemberantasan bukannya tidak dilakukan. Namun meremukkan sistem yang sudah mengakar ini adalah permasalahan yang tidak sederhana. Bung Hatta berpuluh tahun lalu menyebutnya, korupsi sudah menjadi budaya.

Seperti diberitakan BBC.com (10/9), pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dugaan suap pembahasan APBD Perubahan 2015.

Para wakil rakyat itu diduga menerima gratifikasi dari Wali Kota Malang Mochamad Anton soal persetujuan penetapan rancangan Perda Kota Malang tentang perubahan APBD 2015. Setiap anggota dewan yang (tidak) terhormat itu diduga menerima antara Rp 12 juta sampai Rp 200 juta, dari total Rp 700 juta yang diberikan oleh Wali Kota Malang.

Sebelumnya Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahaan RAPB Provinsi Jambi 2017 dan 2018. Dalam surat dakwaannya, Zumi didakwa karena menyuap 53 anggota DPRD dengan Rp 16,5 miliar.

Kasus di atas hanyalah dua dari banyak sekali kasus korupsi berjamaan yang melibatkan pejabat di negeri ini.

Sejarah mencatat, sejak negara ini berdiri, praktik korupsi sudah terjadi. Saat itu tidak ada orang yang dipenjara karena korupsi. Tapi Pramoedya Ananta Toer dan Mochtar Lubis menuliskan keadaan itu dalam karyanya masing-masing, Di Tepi Kali Bekasi dan Maut dan cinta.

Karya-karya itu mencuplik gambaran di sekitar bagaimana ada orang yang mengambil keuntungan dan kekayaan negara untuk kepentingannya sendiri. Di sisi lain, orang lain berjuang mempertaruhkan nyawa untuk merebut kemerdekaan dari penjajah.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, para koruptor mulai lihai bertipu muslihat ‘merampok’ uang negara. Sehingga di kalangan masyarakat muncul istilah: maling ayam dihukum tiga bulan, sedangkan maling uang negara jutaan bisa melenggang bebas. Kala itu hukum mulai sulit ditegakkan untuk mengadili koruptor. Rakyat pun mengartikan KUHP menjadi Kasih Uang Habis Perkara. Istilah ini begitu hidup dalam keseharian masyarakat, hingga melegenda.

Bedanya dengan korupsi kekinian, zaman dahulu korupsi masih dilakukan secara individual. Hanya melibatkan satu atau dua orang yang punya kedekatan dengan si koruptor. Jumlahnya juga tidak sebesar sekarang. Ironisnya, di saat negara sedang babak belur perekonomiannya, masih ada saja niat untuk menggarong. Hebatnya kau pak ah!

Pada era Orde Baru, mulai ada angin segar bagi dunia perkorupsian tanah air. Korupsi bukan menjadi barang di bawah meja. Korupsi kian terang benderang. Rezim Orde Baru mendukung upaya penggendutan aset aset pribadi.

Menurut catatan Ajip Rosidi dalam buku Korupsi dan Kebudayaan (2006), pada awal masa Orde Baru, Soeharto memberikan gaji yang kecil kepada pegawai negeri. Bukannya karena negara tidak punya uang lho. Tapi itu adalah strategi dari sang maestro korupsi Indonesia.

Soeharto sengaja memberikan gaji kecil kepada pegawai negeri, tetapi memberikan kesempatan untuk korupsi melalui proyek-proyek yang disediakannya. Sehingga, korupsi dilakukan dengan merata di semua jajaran.

Sebagai maestro korupsi berjamaah Indonesia, Eyang Ato sudah berpikir keras bagaimana korupsi dijalankan secara terstruktur, masif dan sistematis. Makanya, dengan membuka keran korupsi di semua lini, niscaya tidak akan ada yang teriak maling. Karena semuanya ya maling.

Korupsi saat itu dilakukan di tingkatan eksekutif, legislatif, pula yudikatif. Tepat kalau disebut Trias Koruptika. Haha!

Penegak hukum yang berani mempersoalkan korupsi para pejabat dengan mudah dapat dipindah jabatan, dikucilkan, sampai dipenjara. Bahkan nyawapun jadi taruhannya.

Mengutip kata sakti Dilan, “jangan bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti besoknya, orang itu akan hilang.”

Pembendaharaan istilah dalam ilmu perkorupsian pun kian nambah. Masyarakat mengenal istilah cukong; adalah para pengusaha yang mendapatkan berbagai fasilitas untuk menguras kekayaan negara dengan berbagai cara, misalnya penyelundupan, pengelabuan pajak, mark-up harga, dll. Cara ini terus dipraktikkan hingga kini, bahkan  di kiri kanan kita. Dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Amboi!

Korupsi berjamaah ini menyekap hukum dalam keramaian. Hukum dikadali oleh sistem yang korup. Kalau ada koruptor yang tertangkap. Di pengadilan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, tiba-tiba bisa menghilang. Kasusnya bisa tidak diperkarakan lagi.

Negosiasi antar koruptor pun tidak dilakukan dengan bisik-bisik tetangga, di bawah meja, ngumpet-ngumpet. Semua terang benderang dibicarakan dalam rapat. Siapa dapat bagian berapa.

Hebatnya, sampai akhir hayatnya sang pencetus korupsi berjamaah ini tidak tersentuh hukum. Meskipun tekanan masyarakat sangat besar hingga menurunkannya dari tampuk presiden. Eyang Ato selalu sakit kalau harus menjalani proses hukum. Tapi selalu segar bugar jika menghadiri acara-acara keluarga. Dengan jejaring korupsi berjamaah yang ditebarnya, tidak ada yang berani untuk menyeretnya ke pengadilan.

Eyang Ato telah sukses menanamkan sistem korup sampai ke akar-akarnya di Indonesia. Virus korupsi telah menjalari hampir seluruh struktur. Dan kita pun kian tak berdaya.

Data KPK mencatat, sepanjang 2004-2017 sebanyak 18 gubernur tersangkut kasus korupsi. Sementara itu sepanjang Januari-Mei 2018, KPK mencatat sebanyak 61 anggota DPR dan DPRD telah menjadi tersangka kasus korupsi. Sejak 2004, anggota DPR dan DPRD yang terlibat kasus korupsi mencapai 205 orang.

Jumlah ini pastinya akan terus bertambah kalau korupsi ini kita pelihara dan lestarikan terus menerus di negeri ini. Kita? Ya saya, ya kamu, ya mereka.

Jadi, kamu pilih yang mana, meneruskan estafet korupsi atau menolak korupsi sejak dalam pikiran?

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s