Rating dan Televisi Publik: Persimpangan Jalan Antara Kepentingan Publik atau Pasar

Setelah tiga dekade, akhirnya dua program acara TVRI bertengger di puncak tangga rating acara TV Indonesia pada 5 September. Masing-masing yaitu pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia menghadapi Malaysia dan Program Polytron Pre Game Show. Ada pihak yang mengapresiasi. Ada pula yang mengkritisi. Lalu, bagaimanakah seharusnya TVRI menyikapi rating?

Saya berada pada pihak yang mengapresiasi pencapaian TVRI, terutama dalam dua tahun terakhir. Mendongkrak kinerja lembaga yang pernah sangat erat diasosiasikan dengan televisi plat merah itu bukan perkara mudah. Selain tayangannya, kultur, dan politik ekonomi di dalamnya juga sangat berpengaruh tentunya. Tulisan ini akan membatasi pembahasan pada tayangan TVRI, terutama kaitannya dengan rating.

Tayangan sepak bola dan game show adalah dua program acara TV yang tidak pernah kehabisan penggemarnya di Indonesia. Tayangan sepak bola memiliki daya saing yang kuat terhadap tayangan televisi lainnya. Salah satunya karena, sepak bola masih menjadi olah raga yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Apalagi jika yang bermain adalah Tim Nasional Indonesia, lawan Malaysia pula.  Selain itu, melonjaknya tayangan game show TVRI bisa jadi karena masyarakat kita juga masih menyukai tayangan kuis atau permainan.

Nah, menariknya bahwa dua tayangan TVRI itu mengungguli tayangan-tayangan TV Swasta, misalnya sinetron, yang sebelumnya menjejak di urutan atas 10 besar rating tertinggi tayangan TV. Siaran langsung pertandingan sepak bola yang berlangsung di Gelora Bung Karno, 5 Agustus lalu mencapai TVR (rating) 5,8 dan TVS (share) 21,8. Sedangkan, Polytron Pre Game Show mencapai rating 4,7 dan share 16,9. Masih ada satu tayangan lagi yang menempati peringkat 10 rating versi Nielsen, yaitu Kratingdaeng Half Time Show. Tayangan berdurasi pendek saat istirahat pertandingan sepak bola ini menggapai rating 2,5 dan share 10.1. Sebelumnya, Survei Nielsen menunjukkan bahwa TVRI selalu menempati posisi buncit dari 15 stasiun swasta. Rata-rata share rating TVRI sulit beranjak dari angka nol koma.

Keberhasilan TVRI menembus jagad tangga rating TV nasional, terlihat dari upaya manajemen di bawah Direktur Utama Helmy Yahya mengembalikan marwah TVRI agar bisa kembali ditonton masyarakat. Mulai dari perombakan image TVRI, yang sebelumnya dikenal lekat dengan kesan jadul. Kini berbenah dengan mengubah tampilan programnya lebih segar dan menyasar milenial. Logo pun mengalami perubahan. Pola kerja juga berupaya untuk diubah. Tapi memang, yang paling mencolok di mata publik adalah perubahan tampilan tayangan. Pada program olahraga, misalnya, TVRI menayangkan Premier League. Sebelumnya menayangkan coppa italia, proliga bola voli dan BWF Tour Bulutangkis.

Problematika Rating

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, sah-sah saja jika TVRI menggunakan rating sebagai tolak ukur tayangan. Namun tentunya jangan menjadi patokan utama. Agar tidak terseret arus pasar, sebagai Lembaga Penyiaran Publik, TVRI harus berpihak pada kepentingan publik. Kepala Bidang Pengkajian Program dan Berita Litbang TVRI Ardison mengatakan bahwa share dan rating bukan segalanya bagi TVRI, karena televisi publik. Rating menjadi salah satu tolak ukurnya karena ingin mengetahui performa TVRI dibandingkan dengan televisi nasional lainnya.

Menurut Masduki, yang menulis Buku Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia (2017) dikutip dari Tirto.id (2019) menjelaskan bahwa penyiaran publik secara universal harus memenuhi empat standar, yaitu mengusung pluralisme dan perbedaan (diversity) dalam siaran dan manajemen SDM; independen dalam pengambilan keputusan; menempatkan kualitas, bukan kuantitas kinerja, sebagai nilai ideal; serta membuka akses publik untuk mengontrol dan mengawasi melalui berbagai instrumen kelembagaan.

Perlu diingat bahwa televisi publik tidak mengenal istilah pasar, seperti dalam konsep rating. Persepsi selama ini soal rating berbanding lurus dengan keberhasilan menjaring iklan. Jadi, bicara rating adalah bicara ekonomi media. Program bisa dikatakan sukses jika ratingnya tinggi, meskipun jauh dalam hal kualitas. Nah, rating inilah yang kemudian membuat kecenderungan acara-acara televisi seragam. Stasiun TV berlomba lomba meniru acara TV yang ratingnya tinggi. Pada akhirnya visi misi dan idealisme untuk memberikan tayangan berkualitas kepada masyarakat menjadi jatuh ke tanah.

Veven SP Wardana (dalam Loven, 2008; dalam Widodo, 2016) menulis, rating diperkenalkan di Indonesia pada 1991, sesuai permintaan stasiun televisi juga perusahaan periklanan (P3I), untuk melihat perilaku menonton TV dan hasil iklan. Layanan rating dibiayai bersama: televisi 75%, P3I 25%. Tahun 1993, TVRI tidak lagi berlangganan layanan rating, karena sebagai TV non komersial, TVRI dianggap tidak membutuhkan data rating yang mahal. Kemudian, perusahaan riset pemasaran AC Nielsen menyuplai layanan rating untuk televisi swasta di Indonesia.

Pada 1991-1997, perusahaan yang meriset audiens menggunakan metode buku harian (diary method) untuk mengumpulkan data. Metode ini mengharuskan responden menuliskan kebiasaan menonton dalam buku harian. Menyikapi perkembangan industri televisi yang kian kompleks, dan variasi programnya yang beragam, serta jumlah rumah tangga yang punya televisi lebih dari satu set, pada Februari 1998, ACNielsen memperkenalkan peoplemeter sebagai alat ukur (Loven 1998; Widodo, 2016).

Permasalahannya, rating yang digunakan Nielsen selama ini hanya mengukur kuantitas penonton. Sehingga penonton ditempatkan sebagai objek yang dikalkulasi dalam hitungan bisnis media. CEO Net TV Wishnutama menyebut bahwa rating adalah currency, mata uang dalam bisnis televisi (Remotivi, 2015). Poornananda Dasegowdanakoplu dalam papernya Expanding Media Market and Shrinking Public Space menulis bahwa Institusi televisi komersial tergantung pada pendapatan iklan, oleh karenanya harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dan minat pengiklan (dalam Herman & McChesney, 1997). Sehingga secara tidak langsung, para pengiklan menentukan tayangan yang ada di hadapan kita. Berbeda dengan televisi publik, dengan independensi yang diembannya seharusnya tidak ada keterikatan apapun dengan para pengiklan.

Permasalahan berikutnya, dalam hal pengawasan dan monopoli rating di Indonesia. Nielsen masih menjadi satu-satunya lembaga rating di Indonesia. Untuk itu, publik seharusnya mendapatkan ruang untuk mengawasi proses kerja pemeringkatan acara-acara televisi tersebut. Jika tidak, kesalahan metodologi saja bisa berakibat fatal. Namun, siapa yang mengontrol itu semua? Padahal, di alam demokrasi penyiaran seperti sekarang ini, publik seharusnya mendapatkan keterbukaan informasi seluas-luasnya.

Riset Alternatif

Pada titik inilah lalu muncul diskursus untuk menghadirkan riset alternatif, demi mengungkap informasi kualitatif pemirsa televisi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan sembilan perguruan tinggi di Indonesia pernah mencoba membuat rating alternatif di 9 kota pada 2015 dengan dana sekitar Rp 5 Miliar, pada 2017 menjadi Rp 10 miliar. Namanya Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Riset ini memang tidak bisa dibandingkan dengan Nielsen, karena beda metodologi.

Beberapa lembaga pun pernah melakukan pemeringkatan program berkualitas berdasarkan pendapat atau persepsi penonton, termasuk TVRI. Riset persepsi publik menggandeng perguruan tinggi dan lembaga penelitian beberapa kali dilakukan Litbang TVRI di beberapa Daerah sepuluh tahun terakhir. Selain itu, TVRI masih memiliki metode untuk menilai tayangannya, yakni melalui penghargaan Gatra Kencana di setiap tahunnya. Anugerah Gatra Kencana diberikan kepada insan-insan TVRI atas konten terbaiknya.

Namun, metode alternatif ini belum bisa menandingi kedigdayaan rating Nielsen. Kualitas tayangan ternyata belum tentu sejalan dengan kuantitas. Apalagi jika kembali lagi patokannya adalah rating Nielsen. Riset alternatif juga terkendala biaya, infrastruktur hingga SDM. Mentok-mentoknya, jika kembali tolak ukurnya adalah iklan yang masuk, maka akan tergoda kembali menggunakan rating. Kalau sudah begitu, sebagai televisi publik, TVRI mesti menilik kembali amanat UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 31, bahwa keberadaan televisi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan warga negara dari Sabang sampai Merauke. Mereka ini yang disebut sebagai publik. Mereka berhak disajikan konten yang beragam, bukan Jakartasentris atau kota-kota besar saja. Sehingga ke depan TVRI bisa terus berjalan pada rel sebagai televisi publik tanpa tergoda oleh pasar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s