Kekerasan Seksual Makin Marak, RUU PKS Malah Mangkrak?

Pelecehan seksual yang dilakukan Kepala P2TP2A Lampung Timur terhadap anak perempuan NV (13) pada bulan lalu seharusnya membuka hati Negara untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Anak perempuan kembali jadi korban. Siapapun bisa jadi pelaku, termasuk aparatur Negara. Jangan lagi ada kata “sulit” dong Bosku!

Tentunya kita tidak sulit untuk mengingat kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap YY (14) pelajar SMP di Bengkulu. Kasus ini memicu kemarahan kita semua, hingga aksi solidaritas menjalar di seluruh penjuru negeri. Bukan karena kasusnya dimuat di media nasional secara masif, tapi karena kasus kekerasan seksual masih saja mengintai remaja dan anak perempuan di Indonesia.

Saat itu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah memberikan peringatan keras bagi pemerintah agar segera mengesahkan RUU PKS, yang kala itu telah masuk Prolegnas 2016. Alasannya sangat kuat, aturan-aturan yang ada sudah tidak lagi bisa merespon isu kekerasan seksual secara komprehensif. Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual tahun 2016 naik mencapai 2.399 kasus, pencabulan mencapai 601 kasus, dan kasus pelecehan seksual mencapai 166 kasus.

Lalu bagaimana dengan tahun 2020? Lagi lagi hati kita dibuat ambyar berkali kali oleh Negara. Kasus kekerasan seksual masih terus saja terjadi, bahkan meningkat. Salah satunya kasus kekerasan seksual terhadap NV di Lampung. NV adalah korban pemerkosaan yang dititipkan ke P2TP2A Lampung untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Namun di sana NV malah menjadi korban pemerkosaan dan penjualan orang oleh Pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara). Kembali lagi kita disadarkan oleh fakta bahwa selama belum ada aturan yang melindungi. Bahkan korban kekerasan seksual harus mengalami kekerasan secara berulang. Parahnya, ruang aman pun tidak seaman praktiknya.   

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirudin seperti dimuat Tempo.co (6/3) mengatakan, data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat selama lebih dari satu dekade terakhir. Selama 12 tahun, kekerasan seksual meningkat sebanyak 792 persen atau delapan kali lipat.

Data dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2020 memperlihatkan bahwa Kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ruang publik dan komunitas. Dari 3.062 kasus, 58 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual yaitu pencabulan 531 kasus, perkosaan 715 kasus, dan pelecehan seksual 520 kasus. Kemudian persetubuhan 176 kasus, sedangkan sisanya percobaan perkosaan dan persetubuhan.

Nah, pandemi covid-19 kian menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro seperti dilansir Tempo.co (11/7) melaporkan kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 75 persen; terjadi di wilayah privat dan wilayah publik. Pada masa covid begini kalau yang naik uang jajan atau gaji kita itu bikin bahagia ya. Lah ini yang naik kasus kekerasan terhadap perempuan. Kalau ini kita harus bersama-sama melawannya nih. Salah satunya mendorong adanya kebijakan yang pro korban. Hal logis yang perlu kita viralkan bersama yaitu menyadarkan para anggota Dewan ke jalan yang benar. Ya, benar-benar serius ingin menghapuskan kekerasan seksual dari bumi Indonesia. Yakni dengan mengesahkan RUU PKS. Bukan malah mangkrak dan mengeluarkannya dari prioritas Prolegnas 2020.

Bahkan, pernyataan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang makin menguatkan bahwa DPR tidak benar-benar serius untuk membebaskan Indonesia dari kekerasan seksual. Seperti dikutip dari Kompas.com, dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR (30/6), ia menyatakan pembahasan RUU PKS sulit dilakukan saat ini. “Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena pembahasannya agak sulit,” ujarnya.  

(Seharusnya) Tak Sulit Memahami RUU PKS

Wakil rakyat tidak seharusnya mengatakan bahwa pembahasan RUU PKS itu sulit. RUU PKS diperlukan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan seksual. RUU PKS yang saat ini ada di meja DPR memuat sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Kekerasan seksual dalam RUU PKS didefinisikan sebagai “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya atau politik.”

Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi bukan hanya karena paksaan secara fisik, namun karena relasi kuasa dan gender yang timpang, manipulasi, bujuk rayu dan hal-hal lainnya. Kendati demikian, kekerasan seksual yang kita lihat dalam data dan berita belumlah mencakup keseluruhan kasus, atau diistilahkan sebagai fenomena gunung es. Artinya, dalam situasi yang sebenarnya kondisi perempuan Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman. Banyak kasus yang tidak tercatatkan atau tidak terlaporkan. Jangankan melaporkan, bangkit untuk menjalani kehidupan untuk keluar dari trauma bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ditambah lingkungan yang kian menyudutkan korban, serta menginjak hak-haknya.

Makanya DPR harus melihat RUU PKS dengan waras pikir. DPR harus paham bahwa mengesahkan RUU PKS adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban. Faktanya, hingga saat ini akses pendampingan bagi korban kekerasan seksual masih minim. Berikutnya, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat P2TP2A terhadap korban, menambah kian berkurangnya kepercayaan publik terhadap pusat pelayanan dan pendampingan korban kekerasan seksual yang disediakan pemerintah. Bisa dibilang bahwa pemerintah mengabaikan pemulihan korban kekerasan seksual. Ditambah lagi belum tersedianya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Jadi, seharusnya tidak ada kata “sulit” untuk mengesahkan RUU PKS kan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s